LINGKUNGAN GLOBAL: PILIHAN STRATEJIK

Posted by sjafri

Lingkungan global eksternal  memiliki pengaruh yang sangat besar pada keberhasilan perusahaan. Dengan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi dan makin meluasnya fenomena global, perusahaan menghadapi banyak tantangan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Kemampuan perusahaan untuk menerapkan atau mengubah strategi untuk mengkompensasi atau mengambil manfaat dari perubahan-perubahan akan menciptakan keberhasilan dan bahkan kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap setiap perubahan yang ada agar tidak merugi.

Sebuah perusahaan membuat keputusan strategis sehubungan dengan lingkungannya. Setiap keputusan itu disiapkan agar terjadi keterkaitan antara fenomena lingkungan dan apa yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengembangkan arah dasar dari perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan beberapa sikap strategis dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat menerapkan strategi bertahan. Para perusahaan yang ber- status quo berfokus pada strategi sesuai kompetensi  dari produk tertentu yang sementara ini menjadi andalan. Dan secara taatasas mempertahankan posisinya di pasar untuk “melawan” para pesaingnya, pemerintah, dan sebagainya. Misalnya pabrik rokok manual bertahan menghadapi pesaingnya yang menggunakan alat mesin.
2. Sebuah perusahaan dapat menjadi seperti peneliti. Para peneliti selalu mencari kesempatan pasar yang baru dan agresif mencari upaya untuk mengembangkan produk dan pasar baru. Misalnya, pada saat harga karet alami sangat tinggi, ditemukanlah bentuk karet buatan (karet sintetis) dan pasar baru untuk jenis karet tersebut.
3. Sebuah perusahaan dapat menerapkan sikap sebagai analis. Penganalis memiliki kepribadian yang terbagi-bagi. Mereka memiliki satu produk di pasar yang stabil dan di pasar yang berubah. Di pasar stabil mereka beroperasi secara rutin, sedangkan di pasar yang berubah dengan cepatnya mereka memperhatikan para pesaing dan  mengadaptasinya sebisa mungkin.
4. Sebuah perusahaan dapat menjadi pereaksi. Para pereaksi melihat perubahan-perubahan pokok di lingkungan mereka, tetapi memiliki kesulitan menghadapi perubahan yang cepat. Namun, mereka cukup siap untuk memenuhi perubahan itu.

Penerapan profil strategi di atas akan memengaruhi strategi SDM. Para Status Quo menginginkan secara agresif dari spesialis terlatih di dalam industri untuk memproduksi dan memasarkannya pada kondisi lingkungan terbatas. Para peneliti menginginkan jenis orang yang memiliki jiwa wirausaha sekaligus peneliti yang siap mengambil resiko untuk mengembangkan produk pasar yang baru, sedangkan penganalisis menilai stabilitas dan inovasi di kalangan karyawan (tergantung pada di mana para karyawan bekerja) perlu dikembangkan. Sementara para pereaksi menginginkan karyawan-karyawan yang kurang resisten atau yang siap menghadapi secara positif terhadap perubahan yang dijalankan perusahaan.

MENGATASI BANJIR SAMARINDA: Jalan Lain Menuju Surga

Mencermati permasalahan banjir di Kota Samarinda, tentulah bukan semata permasalahan budaya membuang sampah di sembarang tempat. Ada berbagai hal yang lebih dalam yang perlu diperhatikan dalam melihat permasalahan banjir di Kota Samarinda.

Karakteristik umum banjir Kota Samarinda adalah sebagian besar disebabkan karena aliran alam (sungai ataupun anak sungai) telah semakin dipaksa menyempit, tempat penyerapan air (rawa, danau) yang semakin tiada dan pepohonan yang semakin sedikit.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting dan mendesak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.Penetapan   Kawasan        Lindung         Lokal
Sudah sepatutnya DPRD Kota Samarinda bersama dengan Pemerintah Kota Samarinda membuat sebuah Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi kawasan-kawasan yang bernilai penting bagi ekologi maupun sosio-kultural warga Kota Samarinda.

Perda Kawasan Lindung Lokal tersebut melindungi kawasan-kawasan rawa yang tersisa, kawasan perbukitan kapur, serta kawasan mangrove di wilayah Kota Samarinda. Usulan lokasi (sementara) untuk rawa adalah pada wilayah Jl Inpres, Jl Belatuk, Jl Banggeris, Jl A Wahab Syahranie. Untuk lokasi mangrove adalah sepanjang tepi Mahakam, mulai dari Jembatan Mahakam hingga Jl Slamet Riyadi (depan Depot Pertamina).

2.Perketat       Pembangunan           Perumahan
Dalam pemberian pembangunan perumahan kepada developer, wajib mensyaratkan untuk menyisakan 30% dari luas kawasannya untuk tetap sebagai Ruang Terbuka Hijau, dimana separuhnya harus diperuntukkan bagi pepohonan. Demikian pula dalam jalan-jalan, wajib untuk ditanami pepohonan. Selain itu, untuk setiap bangunan yang dibangun, wajib memiliki sumur resapan (ataupun bio-pori) dengan volume dan jumlah yang disesuaikan dengan luasan atap bangunan.

Dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib menambahkan prasyarat untuk membuat sumur resapan (ataupun bio-pori) dengan volume dan jumlah yang disesuaikan dengan luasan atap bangunan, pada setiap IMB yang akan diberikan. Lebih disarankan untuk membangun dengan model panggung, dimana pada bagian tanah tidak dilapisi lagi dengan semen. Dan untuk kepentingan jalan di areal rumah/bangunan, menggunakan paving-block berpori. Prasyarat berikutnya adalah kewajiban menanam 6 (enam) batang pohon untuk setiap rumah/bangunan, dan bukan semata taman. Yang dimaksud pohon adalah tumbuhan berkayu yang dapat memiliki diameter lebih dari 10 cm.

3.Perlindungan          Kawasan        Persawahan   dan      Kebun            Rakyat
Sudah menjadi penting bagi Pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap areal Persawahan dan Kebun Rakyat, baik dari pengambilalihan paksa maupun dari bencana ekologi. Kawasan hulu dari persawahan dan kebun rakyat sudah selayaknya dilindungi. Hal ini menjadi penting, terutama untuk menopang kebutuhan bahan pokok warga kota. Misalnya saja di kawasan Handil Bhakti, selalu terjadi banjir setiap tahun yang merendam persawahan akibat perubahan lahan di kawasan lebih hulunya.

4.Perluasan    Kawasan        Berpepohonan
Samarinda membutuhkan kawasan berpepohonan yang lebih luas. Kawasan ini termasuk di dalamnya adalah hutan kota, kawasan ruang terbuka hijau, lahan pekarangan rumah dan perkantoran berpepohonan, dan kawasan pusat perbelanjaan dengan pepohonan.

Dari hasil kajian Supriadi (2006) ditunjukkan bahwa kebutuhan hutan bagi Kota Samarinda di tahun 2011 adalah seluas 19.875,72 hektar (27,68% dari luas kota). Melihat kondisi saat ini, maka Kota Samarinda memiliki kekurangan 19.184,61 hektar.

Namun hal yang masih penting diperhatikan dalam penentuan lokasi hutan kota adalah letak dan luasan pada setiap sub DAS, sehingga terdistribusi dengan baik dan dapat berfungsi dengan optimal.

5.Pengelolaan Drainase
Pengelolaan drainase tidaklah semata untuk memelihara selokan ataupun saluran air. Namun lebih jauh daripada itu, sungai-sungai (alam) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai sungai alam, harusnya dapat tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak menutup aliran sungai yang telah ada. Hal yang telah terjadi semisal sungai alam yang telah ditutup akibat pembangunan Lembuswana Mal. Sementara dua buah anak sungai Karang Mumus juga akan ditutup untuk kepentingan pembangunan Bandara Samarinda di Sungai Siring.

6.Pencabutan Perijinan        Pertambangan
Pertambangan telah dengan sangat nyata merugikan bagi kepentingan ekologi dan sosial-ekonomi rakyat. Pembukaan batubara di berbagai kawasan Samarinda telah menunjukkan arah yang tidak baik bagi kepentingan warga kota di masa mendatang. Sudah bukan waktunya lagi pemerintah berpihak kepada pemodal. Saat ini sudah saatnya pemerintah membangun keberpihakan kepada warga. Sesaat lagi, sistem politik akan bertumpu pada warga, dimana uang bukan lagi kuasa.

7.Penghentian Pembangunan Bandara Samarinda di Sungai Siring
Bandara Samarinda di Sungai Siring secara nyata tidak layak ditinjau dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Walaupun kemudian Komisi AMDAL Propinsi Kalimantan Timur menyatakan telah lulus AMDAL, namun bila dikaji lebih dalam lagi, senyatanya proses kajian AMDAL TIDAK PERNAH DILAKUKAN oleh Konsultan AMDAL. Akan ada dua anak sungai Karang Mumus yang dipotong, Hutan Pendidikan dan Kebun Botani Unmul akan terganggu, demikian pula terhadap kawasan-kawasan sekitarnya. Maka untuk Bandara Samarinda di Sungai Siring, akan lebih baik dibatalkan.

Bila terlalu sulit untuk mewujudkan gagasan di atas, ada sebuah tawaran solusi alternatif yang mungkin akan lebih menarik, dimana Pemerintah Kota Samarinda harus mendesign ulang sarana transportasi kota menjadi sistem transportasi perairan, yaitu dengan merubah jalan-jalan kota menjadi kanal-kanal yang juga merupakan jawaban atas semakin mengecilnya ruang bagi air di kota.

Namun, bila saja Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil mengatasi permasalahan banjir di Kota Samarinda, maka ini adalah jalan lain menuju surga (dunia).

10 Provinsi Paling Miskin di Indonesia

108CSR.com - Hasil Sensus Nasional Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia.Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah.Angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah.

Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono belum lama ini mengungkapkan, provinsi yang masuk dalam kategori termiskin sepanjang 2010 , antara lain meliputi Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Adapun yang menjadi dasar penentuan kategori miskin, lanjutnya, adalah pendapatan per penduduk, akses kesehatan, akses pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur.

Sementara itu Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi.Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.

10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)

No     Provinsi                   Angka Kemiskinan

1        papua Barat                    36,80

2        Papua                             34,88

3        Maluku                           27,74

4        Sulawesi Barat                23,19

5        Nusa Tenggara Timur      23,03

6        Nusa Tenggara Barat      21,55

7        Aceh                              20,98

8        Bangka Belitung             18,94

9        Gorontalo                      18,70

10      Sumatera Selatan           18,30

Sumber: Sensus Nasional BPS 2010

Menurut pendekatan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Provinsi Papua Barat masuk dalam peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di indonesia, provinsi yang baru berdiri ini memiliki angka kemiskinan sekitar 36,80% dari total jumlah penduduk sekitar 770 ribu jiwa.provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang diberikan status istimewa oleh pemerintah berupa ada nya Majelis Rakyat Papua(MRP) yang berdampingan dengan DPRD di provinsi papua. potensi yang ada di papua barat antara lain dari pariwisata,tambang minyak dan gas,serta perkebunan.sektor pariwisata yang terkenal antara lain Kepuluaan Raja Ampat yang begitu eksotis,sedangkan dari tambang di papua barat terdapat tambang minyak dan LNG,sementara itu dari perkebunan juga di dominasi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit.

Di peringkat nomor 2 ada provinsi papua,provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya. Provinsi yang merupakan paling timur Indonesia ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki wilayah Dati III terbanyak, yaitu total 29 wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 27 kabupaten.

Provinsi yang beribukota di Jayapura ini sangat kaya sekali akan sumber alam nya, bila Anda bertanya di mana freeport berada jawaban-nya ya di provinsi Papua ini. Tepatnya di Kabupaten Mimika. Perlu diketahui, freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD per tahun nya.

Di urutan ke 3 ada Provinsi Maluku, provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta. Provinsi yang pernah terkena konflik akibat gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ini mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian yang diandalkan sebagai sumber pendapatan.Sebagai contoh sudah sejak zaman dahulu kala Maluku begitu terkenal dengan rempah-rempahnya, bahkan pertama kali penjajah yang datang ke Indonesia yaitu portugis mendarat pertama kali di Maluku sejak tahun 1500-an.

Di urutan ke empat ada Provinsi Sulawesi Barat.Provinsi yang tergolong baru ini hasil pemekaran dari Provinsi Sulsel dan dinyatakan berdiri pada tahun 2004 lalu yang beribukota di Mamuju.Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase sekitar 23 persen dari total 1,158 Juta penduduknya.

Sektor perekonomian yang begitu diandalkan dari provinsi ini adalah di sektor pertanian dan perkebunan, produk yang dihasilkan antara lain cengkeh, rempah-rempah, kopi dan kakao. Namun Sulawesi Barat juga memiliki kandungan emas, batu bara dan minyak bumi yang belum tereskplorasi.

Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Provinsi yang memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta ini punya persentase kemiskinan yang beda tipis sama provinsi Sulbar yaitu 23 persen. Provinsi ini mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya.Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.

Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.

Sementara itu Provinsi Kalimantan Barat menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan, seperti pengakuan Kepala BPS setempat Iskandar Zulkarnain.

"Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen," ungkapnya.

Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, tentunya  sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.(ard/BPS/BS)

Data BPS, Penduduk Miskin di Paniai Memprihatinkan                      

Ditulis oleh (cr-34/aj/LO1)    

Kamis, 29 September 2011 17:20

PANIAI - Kabupaten Paniai termasuk kabupaten yang mempunyai penduduk paling miskin di antara semua kabupaten yang ada di Indonesia.Menurut hasil hasil sensus penduduk tahun 2010 – 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Paniai menyebutkan, jumlah penduduk paling miskin di Kabupaten Paniai mencapai angka 65,70 persen. Penduduk ini tersebar di sepuluh Distrik yang  ada di Kabupaten Paniai.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai, Wempi Howay,SE, ketika memberikan keterangan kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, Rabu (28/09), menyebutkan bahwa jumlah penduduk dari 10 distrik sebanyak 153.432 jiwa.

“Yang sebagian besar atau 65,70 persen tergolong panduduk paling miskin. Sedangkan 34,30 persen lainnya diisi oleh Pegawai, Buruh, Nelayan dan Petani. Dengan demikian Kabupaten Paniai menduduki urutan 13 dari seluruh  kabupaten yang ada  di Papua,” jelasnya.  Menurutnya, kemiskinan tersebut banyak factor penyebabnya.Yaitu seperti, mata pencaharian, perkembangan pembangunan, pola hidup dan lain-lainnya. (cr-34/aj/LO1)